Sejarah Indonesia Kelas 12

Sejarah Indonesia Kelas 12: Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa, Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia

Sejarah Indonesia Kelas 12 membahas tentang berbagai peristiwa penting yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 1945-1998. Materi yang dibahas meliputi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, sistem politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi.

Bab 1: Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa

Pada bab ini, siswa akan mempelajari berbagai bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 1948-1965. Ancaman disintegrasi bangsa tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ancaman ideologi dan ancaman kepentingan.

• Ancaman ideologi adalah ancaman yang berasal dari perbedaan ideologi antara pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Ancaman ini dapat berupa pemberontakan, seperti pemberontakan PKI Madiun (1948), pemberontakan DI/TII (1948-1962), dan peristiwa G30S/PKI (1965).
  [Image of Pemberontakan PKI Madiun (1948)] [Image of Pemberontakan DI/TII (1948-1962)] [Image of Peristiwa G30S/PKI (1965)]

• Ancaman kepentingan adalah ancaman yang berasal dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang tidak terpenuhi. Ancaman ini dapat berupa pemberontakan, seperti pemberontakan RMS (1950), APRA (1950), dan Andi Azis (1950).
  [Image of Pemberontakan RMS (1950)] [Image of Pemberontakan APRA (1950)] [Image of Pemberontakan Andi Azis (1950)]

Bab 2: Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer

Pada bab ini, siswa akan mempelajari sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer, yaitu sejak tahun 1950 hingga tahun 1959. Sistem politik yang dianut pada masa ini adalah demokrasi parlementer, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh DPR. Sistem ekonomi yang dianut pada masa ini adalah ekonomi liberal, yang berarti perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar.

• Sistem politik demokrasi parlementer memiliki beberapa ciri, yaitu:

  • Kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh DPR.
  • Presiden dipilih oleh DPR.
  • Pemerintahan bertanggung jawab kepada DPR.
  • Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri.

• Sistem ekonomi liberal memiliki beberapa ciri, yaitu:

  • Perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar.
  • Pemerintah tidak terlalu banyak campur tangan dalam perekonomian.
  • Persaingan bebas menjadi faktor utama dalam perekonomian.

Bab 3: Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Pada bab ini, siswa akan mempelajari sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sejak tahun 1959 hingga tahun 1966. Sistem politik yang dianut pada masa ini adalah demokrasi terpimpin, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh presiden. Sistem ekonomi yang dianut pada masa ini adalah ekonomi terpimpin, yang berarti perekonomian dikendalikan oleh pemerintah.

• Sistem politik demokrasi terpimpin memiliki beberapa ciri, yaitu:

  • Kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh presiden.
  • Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar.
  • DPR tidak memiliki kekuasaan yang besar.
  • Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan DPR.

• Sistem ekonomi terpimpin memiliki beberapa ciri, yaitu:

  • Perekonomian dikendalikan oleh pemerintah.
  • Pemerintah melakukan intervensi yang besar dalam perekonomian.
  • Pemerintah memiliki peran yang dominan dalam perekonomian.

Bab 4: Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Masa Orde Baru

Pada bab ini, siswa akan mempelajari sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia pada masa orde baru, yaitu sejak tahun 1966 hingga tahun 1998. Sistem politik yang dianut pada masa ini adalah demokrasi Pancasila, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh MPR. Sistem ekonomi yang dianut pada masa ini adalah ekonomi pancasila, yang berarti perekonomian diarahkan pada pertumbuhan dan pemerataan.

• Sistem politik demokrasi Pancasila memiliki beberapa ciri, yaitu:
  • Kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh MPR.
  • Presiden memiliki kekuasaan yang besar.
  • DPR memiliki kekuasaan yang terbatas.